REKRUTMEN CPNS KEMENTERIAN KEUANGAN 2013 (6 s.d 20 September 2013)

Standard

Rekrutmen CPNS Menkeu

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG-03/PANREK/IX/2013

REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Kementerian Keuangan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk bergabung bersama Kementerian Keuangan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di unit kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut:

I. UNIT ESELON I YANG MEMBUTUHKAN PEGAWAI BARU:

1. Sekretariat Jenderal; 6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Direktorat Jenderal Anggaran; 7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
3. Direktorat Jenderal Pajak; 8. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 9. Badan Kebijakan Fiskal.
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 10.Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

 

 

 

 

II. PERSYARATAN PENDAFTARAN

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika/sejenisnya;
  3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;
  5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri;
  6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
  7. Pelamar merupakan lulusan:
7.1. Sarjana (untuk Kode KP 01 sampai dengan KP 07) dengan IPK Minimal 2,75 (dua koma tujuh lima dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;
7.2. Diploma Pelayaran (untuk Kode KP 08 dan KP 09) dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;
7.3. Diploma Umum (untuk Kode KP 10 sampai dengan KP 14) dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;
7.4. SMK Pelayaran (untuk Kode KP 15 dan KP 16) dengan nilai rata-rata ”Ujian Tertulis” pada ijazah tidak kurang dari 6,50 (enam koma lima nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan);
7.5. SMK Umum (untuk Kode KP 17 sampai dengan KP 20) dengan nilai rata-rata ”Ujian Tertulis” pada ijazah tidak kurang dari 7,00 (tujuh koma nol nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan).
  1. Usia berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah pada 1 Desember 2013:
8.1 Minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun untuk kode KP 01 sampai dengan KP 07 (Sarjana S-1);
8.2. Minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun untuk kode KP 08 dan KP 09 (Diploma Pelayaran);
8.3. Minimal 18 tahun dan maksimal 23 tahun untuk kode KP 10 sampai dengan KP 14 (Diploma Umum);
8.4. Minimal 18 tahun dan maksimal 26 tahun untuk kode KP 15 dan KP 16 (SMK Pelayaran), bagi yang memiliki sertifikat ANT/ATT-IV dapat mendaftar dengan usia maksimal 30 tahun;
8.5. Minimal 18 tahun dan maksimal 20 tahun untuk Kode KP 17 sampai dengan KP 20 (SMK Umum).
  1. Khusus Kode KP 08 wajib memiliki Sertifikat ANT-III dan Kode KP 09 wajib memiliki Sertifikat ATT-III;
  2. Khusus Kode KP 08, KP 09, KP 15 sampai dengan KP 18 memiliki persyaratan tambahan sebagai berikut:
10.1 Laki-laki;
10.2. Memiliki tinggi badan minimal 155 cm;
10.3. Tidak buta warna dan tidak cacat badan.

Kualifikasi Jabatan_KemenKeu

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

  1. Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui website http://rekrutmen.kemenkeu.go.id mulai tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013;
  2. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online serta mengunggah (upload) berkas:
2.1 File hasil scan ijazah berjenis PDF File, dengan ukuran maksimal 300 kB (kilobyte);
2.2. File hasil scan transkrip nilai berjenis PDF File, dengan ukuran maksimal 300 kB (kilobyte);
2.3. File hasil scan Sertifikat ANT/ATT III (KP 08 dan 09) / ANT/ATT IV (KP 15 dan 16 dengan usia diatas 26 s.d. 30 tahun) berjenis PDF File, dengan ukuran maksimal 300 kB (kilobyte);
  1. Asli Ijazah, Asli Transkrip, dan Asli Sertifikat ANT/ATT wajib dibawa saat Pengambilan Tanda Peserta Ujian (TPU);
  2. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online agar mengunduh (download) dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran.

V. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

  1. Seleksi melalui 4 (empat) tahap dengan sistem gugur yang meliputi:
1.1. Seleksi Administrasi;
1.2. Tes Kemampuan Dasar (TKD);
1.3. Psikotes Lanjutan;
1.4. Tes Kesehatan dan Kebugaran serta Wawancara (Wawancara hanya untuk pelamar dengan Tingkat Pendidikan Sarjana (S-1)).
  1. Tes akan dilaksanakan pada kota:
2.1. Banda Aceh; 2.6 Yogyakarta; 2.11. Balikpapan;
2.2. Medan; 2.7. Surabaya; 2.12. Makassar;
2.3. Padang; 2.8. Denpasar; 2.13. Manado;
2.4. Palembang; 2.9. Pontianak; 2.14. Kupang;
2.5. Jakarta; 2.10. Banjarmasin; 2.15. Jayapura;
  1. Pelamar dapat melihat pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tanggal 25 September 2013 melalui portal Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id atau http://rekrutmen.kemenkeu.go.id serta Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah;
  2. Informasi lebih lanjut mengenai Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini dapat dilihat melalui portal Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id atau http://rekrutmen.kemenkeu.go.id.

VI. LAIN – LAIN

Dalam proses pendaftaran Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013 berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. Bagi mereka yang pernah mengajukan lamaran ke Kementerian Keuangan sepanjang memenuhi syarat dalam pengumuman ini, supaya mengajukan lamaran kembali sesuai prosedur yang berlaku (lamaran yang telah dikirim ke Kementerian Keuangan dianggap tidak berlaku);
  2. Bagi mereka yang pernah mengisi Form Pendataan Campaign baik yang telah mendapatkan email pemberitahuan pendaftaran maupun yang belum, sepanjang memenuhi syarat dalam pengumuman ini, supaya mengajukan lamaran sesuai prosedur yang berlaku;
  3. Dalam rangka Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan, tidak diadakan surat menyurat dan tidak dipungut biaya apapun selama proses seleksi/tes;
  4. Pengumuman setiap tahapan tes ditayangkan secara online dan dapat dilihat pada portal Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id atau http://rekrutmen.kemenkeu.go.id;
  5. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website www.wise.kemenkeu.go.id. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
  6. Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahap tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
  7. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes, maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib, karena telah memberikan keterangan palsu.

Sumber: kemenkeu.go.id

KEBIJAKAN SELEKSI CPNS TAHUN 2013

Standard

Logo KEBIJAKAN SELEKSI CPNS TAHUN 2013

DARI FORMASI UMUM DAN SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II

 

TUJUAN REFORMASI SISTEM PENGADAAN CPNS

1.Untuk memperoleh CPNS yang kompeten sesuai tuntutan jabatan :

-CPNS yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik

-CPNS yang mampu berperan sebagai perekat NKRI (memiliki wawasan kebangsaan)

-CPNS yang memiliki intelegensia tertentu, untuk dapat dikembangkan kemampuan dan kinerjanya.

-CPNS yang kompeten sesuai tuntutan jabatan

2. Mewujudkan sistem seleksi CPNS yang obyektif transparan, kompetitif dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya

3. Sistem pengadaan CPNS yang bersih dan berbasis kompetensi sebagai pintu masuk membentuk profesionalitas PNS

Kebijakan

 

KEBIJAKAN SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II

1.Sistem Seleksi

Seleksi secara tertulis dengan Lembar Jawaban Komputer (LJK)

2.Materi Tes

a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)

b.Tes Kompetensi Bidang (TKB)

-Bidang Kependidikan bagi Tenaga Guru

-Bidang Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan – Bidang Administrasi Umum bagi Tenaga Teknis, Tenaga Admintrasi dan Penyuluh

3. Tipe soal tes

a.Tipe A – untuk jenjang pendidikan SLTP, SD

b.Tipe B – untuk jenjang pendidikan SLTA, DI,DII-DIII/ Sarjana Muda

c.Tipe C – untuk jenjang pendidikan DIV, S1, S2 dan S3

4. Penyusunan Soal TKD dan TKB

a.Tes Kompetensi Dasar oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang dibantu Tim Konsorsium PTN

b.Bidang Kependidikan oleh Kemendikbud

c.Bidang Kesehatan oleh Kemenkes

d.Bidang Administrasi Umum oleh BKN

5. Penggandaan dan distribusi soal TKD & TKB

Penggandaan dan distribusi soal oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional

6. Pelaksanaan Tes

a Dilaksanakan di instansi masing-masing oleh Panitia Pengadaan CPNS instansi

b.Pelaksanaan tes untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur

c.Tes TKD dan TKB

d.Pengawasan pelaksanaan tes oleh instansi yang bersangkutan dan Panitia Pengadaaan CPNS Nasional.

e.LJK hasil tes disampaikan kepada Panitia Pengadaaan CPNS

7. Pengolahan hasil Tes TKD dan TKB

Pengolahan LJK hasil tes TKD dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional dibantu Konsorsium PTN

8. Penentuan hasil seleksi

a.Penentuan kelulusan dengan nilai ambang batas tertentu (Passing Grade)

b.Pengumuman hasil tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang oleh MenPANRB.

9. Alokasi formasi tenaga Honorer

a. Dialokasikan pada tahun 2013 apabila jumlah yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs

b. Dialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 apabila jumlah yang memenuhi passsing grade lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs alokasi didahulukan yang usia lebih tua Dalam alokasi formasi tjuga memperhatikan prosentase belaja pegawai dalam APBD

10. Pembiayaan

a.Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD dan TKB untuk Honorer Kategori II dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB

b.Biaya pelaksanaan tes TKD dan TKB bagi Tenaga Honorer K-II oleh masing-masing Instansi. 11. Lain-lain : Bagi tenaga honorer kategori II, yang telah dinyatakan lulus kemudian hari diketahui tidak memenuhi ketentuan PP 48 tahun 2005 jo PP 56 tahun 2012, maka tidak dapat diproses atau dibatalkan pemberian NIP

KEBIJAKAN SELEKSI PELAMAR UMUM

1.Prioritas Jabatan seleksi pelamar umum

a. Instansi Pusat

Ø Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa)

Ø Dosen

Ø Jabatan penegak hukum (pro justice), seperti Jaksa, Panitera, Pengaman Pemasyarakatan (Sipir)

Ø Jabatan utama (core bussiness) fungsi instansi, seperti

•Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan, Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, Arsitek

•Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Pemeriksa Bea Cukai

•Pemeriksa Merk, Pemeriksa Dokumen Imigrasi

•Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Pengawas Ketenagakerjaan

•Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang

•Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, ATC

b. Daerah

Ø Guru (Guru Kelas SD dan Guru Produktif yaitu guru yang memberikan keterampilan kepada siswa seperti Guru Tata Boga, Guru Akuntansi, Guru TIK, Guru Desain Grafis, Guru Seni Kriya dll)

Ø Medis dan Paramedis (Dokter, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, pranata rontgent, Asisten Apoteker, refraksionis optisien, dll)

Ø Jabatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (pro Growth), sesuai potensi dan karakteristik daerah (Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kelautan, Penyuluh Koperasi dan UKM, Pengawas Pertambangan, Pengawas Jalan dan Jembatan, Pengawas tata bangunan dan perumahan, dll)

Ø Jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (proJob) (Instruktur otomotif, las, tata boga, tata rias)

Ø Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (pro poor) (Pamong Belajar, Pembimbing Usaha Mandiri, Pembimbing Terapan Teknologi Tepat Guna, Penggerak Swadaya Masyarakat, dll)

Ø Jabatan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk Penyuluh KB

2. Sistem seleksi CPNS pelamar umum

a. Materi Tes

Tes Kompetensi Dasar PNS (TKD)

Ø Disusun oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional dibantu Konsorsium PTN

Ø Pengolahan LJK oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional dibantu Konsorsium PTN atau dengan CAT apabila telah siap

Ø Dengan Passing Grade

Tes Kompetensi Bidang (TKB) bentuk tes : tes tertulis, praktek/performance tes, wawancara atau tes psikologi lanjutan

Ø Disusun oleh Instansi Pembina Jafung

Ø Pengolahan LJK oleh instansi pembina jafung jika sudah siap, jika belum instansi yang bersangkutan

Ø Berdasarkan peringkat/rangking sesuai jumlah formasi

b. Metode Tes

- CAT bagi instansi yang sudah siap atau yang jumlah pelamar relatif kecil dan lokasi tempat tes satu lokasi (di fasilitasi oleh BKN)

- Tertulis dengan LJK bagi instansi yang jumlah pelamar besar dan tempat tes di beberapa lokasi

- Penggandaan soal dan LJK :

Ø Provinsi bagi Kab/Kota dan Provinsi dan K/L,

Ø Pengamanan master soal oleh Lemsaneg

- Pengolahan hasil tes TKD oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional dibantu Konsorsium PTN atau CAT dilengkapi dengan sistem Audit IT

 

3. Pelaksanaan seleksi

  • Dilaksanakan di masing – masing instansi yang memperoleh alokasi formasi
  • Pejabat Pembina Kepegawaian dibantu Panitia Pengadaan CPNS Instansi
  • Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur
  • TKB dilakukan setelah TKD, bagi pelamar yang memenuhi passing grade TKD

4. Pembiayaan

  • Biaya pengadaan pelamar umum dibebankan pada anggaran masing – masing instansi
  • Biaya penyusunan soal TKD dan pengolahan LJK TKD oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional

 

Adsense

GoCPNS_Versi 2.1

GoCPNS_Versi 2.1

Jargon

Ssstttt, Ada “Bocoran” Tes CPNS untuk Sistem CAT

Standard

Info CPNS 2013_CDC EKUITAS

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) akan mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi Tahun Anggaran 2013. Seleksi ini, akan dilakukan dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

Menurut Asisten Deputi Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Arizal, mengatakan bahwa pelaksanaan tes CPNS 2012 akan menjadi model untuk rekrutmen pegawai baru di seluruh instansi. Kebijakan nasional ini dipilih setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui seleksi CPNS 2013 menggunakan model tahun lalu.

Adapun materi tes terdiri atas Tes Kompetensi Dasar (TKD), yang kisi-kisinya terdiri dari tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). Sedangkan kisi-kisi materi tes kompetensi bidang, disusun dan ditetapkan masing-masing instansi pembina jabatan fungsional.“Materi soal yang ada di sistem CAT merupakan hasil kerja Konsorsium Perguruan Tinggi ditambah tim ahli. Soalnya tidak sedikit tapi ada ribuan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sudah memiliki bank data yang memuat puluhan ribu soal,” terang dia sebagaimana dikutip situs Kementerian PAN-RB, Senin (15/7/2013).Selain itu, Arizal sembari menyebutkan, dengan bank soal itu setiap peserta tidak akan mendapatkan soal yang sama.

Meski demikian, peserta mendapatkan tingkat kesulitan soal yang sama.”Soalnya beda tapi tingkat kesulitannya sama. Jadi setiap peserta diberi soal yang mudah, sedang, sukar,” tukas dia.

Sumber: http://jakarta.okezone.com/read/2013/07/15/20/837159/nih-bocoran-tes-cpns-untuk-sistem-cat

 

Adsense

GoCPNS_Versi 2.1

GoCPNS_Versi 2.1

Jargon

Instansi Pemerintah yang Rekrut CPNS Tahun 2013

Standard

Info CPNS 2013_CDC EKUITAS

JAKARTA – Sebanyak 29 kementerian dan 36 lembaga akan melakukan seleksi CPNS yang tahun  2013 ini formasinya  ditetapkan sebanyak 20.000. Sedangkan pemerintah daerah yang mendapatkan tambahan formasi CPNS 40 ribu dari  jalur umum, sebanyak 225, terdiri dari 33 pemerintah provinsi dan 192 kabupaten/kota.

Penyerahan tambahan formasi CPNS dilakukan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam Rakor CPNS di Jakarta, Kamis (18/07).

Inilah kementerian yang akan membuka lowongan CPNS dari jalur umum tahun  2013 :

No.

Kementerian/Lembaga

1

Kementerian Koordinator Bidang Polhukam

2

Kementerian Koordinator Bidang Kesra

3

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

4

Kementerian Dalam Negeri

5

Kementerian Luar Negeri

6

Kementerian Pertahanan

7

Kementerian Hukum dan HAM

8

Kementerian Keuangan

9

Kementerian ESDM

10

Kementerian Perindustrian

11

Kementerian Perdagangan

12

Kementerian Pertanian

13

Kementerian Kehutanan

14

Kementerian Perhubungan

15

Kementerian Kelautan dan Perikanan

16

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

17

Kementerian Kesehatan

18

Kementerian Pekerjaan Umum

19

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

20

Kementerian Sosial

21

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

22

Kementerian Lingkungan Hidup

23

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

24

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

25

Kementerian PANRB

26

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

27

Kementerian Perumahan Rakyat

28

Kementerian Pemuda dan Olahraga

29

Kementerian Sekretariat Negara

Lembaga

30

Arsip Nasional RI (ANRI)

31

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

32

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

33

Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)

34

Badan Pusat Statistik (BPS)

35

Badan Inteljen Negara (BIN)

36

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

37

Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)

38

Badan Informasi Geospasial (BIG)

39

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

40

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

41

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

42

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

43

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

44

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

45

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

46

Badan Nasionala Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

47

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

48

Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

49

Badan SAR Nasional

50

Badan Narkotika Nasional (BNN)

51

Badan Standarisasi Nasional (BSN)

52

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

53

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

54

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT)

55

Kejaksaan Agung

56

Sekretariat Kabinet

57

Sekretariat Jenderal BPK

58

Sekretariat Jenderal DPR

59

Sekretariat Mahkamah Agung

60

Sekretariat Mahkamah Konstitusi

61

Sekretariat Komisi Yudisial

62

Sekretariat Komisi Nasional HAM

63

Sekretariat KPU

64

Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)

65

PPATK

Pemerintah Daerah

1

Provinsi NAD

2

Kab. Gayo Lues

3

Kab. Aceh Barat Daya

4

Kab. Aceh Selatan

5

Kab. Aceh Singkil

6

Kab. Aceh Tamiang

7

Kab. Aceh Tenggara

8

Kab. Pidie Jaya

9

Provinsi Sumatera Utara

10

Kab. Batu Bara

11

Kab. Nias

12

Kab. Nias Barat

13

Kab. Nias Selatan

14

Kab. Nias Utara

15

Kab. Padang Lawas

16

Kab. Padang Lawas Utara

17

Kab. Deli Serdang

18

Kab. Labuhan Batu Utara

19

Kab. Tapanuli Tengah

20

Kab. Tapanuli Utara

21

Kab. Sibolga

22

Provinsi Sumatera Barat

23

Kab. Kepulauan Mentawai

24

Kab. Solok Selatan

25

Kab. Pasaman

26

Kota Padang Panjang

27

Kab. Indragiri Hilir

28

Kab. Kepulauan Meranti

29

Kab. Kuantan Singingi

30

Kab. Pelalawan

31

Kab. Rokan Hilir

32

Kab. Siak

33

Kota Pekanbaru

34

Kab. Batanghari

35

Kab. Kerinci

36

Kab. Sarolangun

37

Kab. Tebo

38

Kota Sungai Penuh

39

Kab. Bungo

40

Kab. Banyuasin

41

Kab. Muara Enim

42

Kab. Musi Banyuasin

43

Kab. Musi Rawas

44

Kab. Ogan Ilir

45

Kab. Ogan Komering Ilir

46

Kab. Ogan Komering Ulu

47

Kota Pagar Alam

48

Kota Prabumulih

49

Kab. Lahat

50

Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

51

Kota Lubuk Linggau

52

Provinsi Bangka Belitung

53

Kab. Bangka Barat

54

Kab. Bangka Selatan

55

Kab. Bangka Tengah

56

Kab. Belitung

57

Kab. Belitung Timur

58

Kab. Bangka

59

Provinsi Bengkulu

60

Kab. Bengkulu Tengah

61

Kab. Kepahiang

62

Kab. Lebong

63

Kab. Rejang Lebong

64

Kab. Seluma

65

Provinsi Lampung

66

Kab. Mesuji

67

Kab. Pesisir Barat

68

Kab. Pesawaran

69

Kab. Tanggamus

70

Kab. Way Kanan

71

Kab. Metro

72

Kab. Kep. Anambas

73

Kab. Lingga

74

Kab. Natuna

75

Provinsi DKI Jakarta

76

Kab. Bogor

77

Kota Bandung

78

Kota Depok

79

Kota Bogor

80

Kota Tangerang Selatan

81

Kota Serang

82

Kota Cilegon

83

Kab. Cilacap

84

Kab. Kedal

85

Kab. Kudus

86

Kab. Purblingga

87

Kab. Semarang

88

Kab. Wonosobo

89

Kota Magelang

90

Kota Pekalongan

91

Kota Salatiga

92

Kota Semarang

93

Kota Surakarta

94

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

95

Kab. Jember

96

Kab. Sidoarjo

97

Kota Mojokerto

98

Kota Mojokerto

99

Kota Surabaya

100

Kab. Mojokerto

101

Kab. Pamekasan

102

Kab. Tuban

103

Kota Blitar

104

Kota Diri

105

Kota Malang

106

Kota Probolinggo

107

Provinsi Kalimantan Tengah

108

Kab. Barito

109

Kab. Katingan

110

Kab. Lamandau

111

Kab. Pulang Pisau

112

Kab. Barito Timur

113

Kab. Kotawaringin Timur

114

Provinsi Kalimantan Barat

115

Kab. Kapuas Hulu

116

Kab. Kayong Utara

117

Kab. Ketapang

118

Kab. Kubu Raya

119

Kab. Landak

120

Kab. Melawai

121

Kab. Sanggau

122

Kab. Sekadau

123

Kab. Sintang

124

Kab. Pontianak

125

Kab. Sambas

126

Kota Pontianak

127

Kota Singkawang

128

Provinsi Kalimantan Selatan

129

Kab. Balangan

130

Kab. Kota Baru

131

Kab. Tabalong

132

Kab. Tanah Bumbu

133

Kab. Tapin

134

Kab. Banjar

135

Kab. Barito Kuala

136

Kab. Hulu Sungai Tengah

137

Kab. Hulu Sungai Utara

138

Kota Banjar Baru

139

Kota Banjarmasin

140

Kab. Bulungan

141

Kab. Kutai Barat

142

Kab. Kutai Timur

143

Kab. Malinau

144

Kab. Nunukan

145

Kab. Paser

146

Kab. Penajam Paser Utara

147

Kab. Tana Tidung

148

Kota Bontang

149

Kab. Bolaang Mongondow Selatan

150

Kab. Bolaang Mongondow Timur

151

Kab. Bolaang Mongondow Utara

152

Kab. Kepulauan Siau Togulandang Biaro

153

Kab. Minahasa Tenggara

154

Kab. Bolaang Mangondow

155

Kota Tomohon

156

Kab. Gorontalo Utara

157

Kab. Pohuwato

158

Provinsi Sulawesi Selatan

159

Kab. Luwu Timur

160

Kab. Bantaeng

161

Kab. Enrekang

162

Kab. Pinrang

163

Kab. Toraja Utara

164

Kota Pare Pare

165

Provinsi Sulawesi Tengah

166

Kab. Tojo Una-Una

167

Kab. Bombana

168

Kab. Buton Utara

169

Kab. Kolaka Utara

170

Kab. Konawe Utara

171

Kab. Wakatobi

172

Provinsi Sulawesi Barat

173

Kab. Jembrana

174

Kab. Karangasem

175

Kota Denpasar

176

Provinsi Nusa Tenggara Barat

177

Kab. Lombok Utara

178

Kab. Sumbawa Barat

179

Provinsi Nusa Tenggara Timur

180

Kab. Mangarai Barat

181

Kab. Manggarai Timur

182

Kab. Sabu Raijua

183

Kab. Sumba Barat

184

Kab. Sumba Barat Daya

185

Kab. Sumba Tengah

186

Kab. Ende

187

Kab. Flores Timur

188

Kab. Manggarai

189

Kab. Nagekeo

190

Kab. Rote Ndao

191

Kab. Sikka

192

Kab. Timor Tengah Utara

193

Provinsi Maluku

194

Kab. Buru Selatan

195

Kab. Maluku Barat Daya

196

Kab. Maluku Tenggara

197

Kota Tual

198

Kab. Maluku Tenggara Barat

199

Kab. Seram Bagian Barat

200

Provinsi Maluku Utara

201

Kab. Halmahera Tengah

202

Kab. Halmahera Timur

203

Kab. Pulau Morotai

204

Kab. Halmahera Barat

205

Kota Ternate

206

Kota Tidore Kepulauan

207

Kab. Asmat

208

Kab. Deiyai

209

Kab. Dogiyai

210

Kab. Intan Jaya

211

Kab. Jayawijaya

212

Kab. Keerom

213

Kab. Lanny Jaya

214

Kab. Memberamo Raya

215

Kab. Mappi

216

Kab. Paniai

217

Kab. Puncak

218

Kab. Puncak Jaya

219

Kab. Tolikara

220

Kab. Yalimo

221

Kab. Biak Numfor

222

Kab. Kepulauan Yapen

223

Provinsi Papua Barat

224

Kab. Fak Fak

225

Kab. Maybrat

226

Kab. Raja Ampat

Adsense

GoCPNS_Versi 2.1

GoCPNS_Versi 2.1

Jargon